Pengaruh Kebijakan Pemerintah Jepang Terhadap Bangsa Indonesia
Dalam waktu yang relatif singkat, angkatan perang Hindia Belanda bertekuk lutut kepada bala tentara Jepang di Kalijati tanggal 8 Maret 1942. Indonesia pun masuk pada sebuah periode pendudukan Jepang. Transfer kekuasaanpun terjadi dari sistem pemerintahan Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada sistem pemerintahan pendudukan militer Jepang. Jepangisasi pun terjadi di dalam berbagai bidang kehidupan. Selain dalam hal struktur pemerintahan dan sistem gaji, jepangisasi juga terjadi di berbagai bidang. Untuk hari-hari besar yang boleh dipasang hanya bendera Hinomaru, lagu kebangsaan yang dipakai adalah Kimigayo, pemberlakuan waktu Jepang, rakyat merayakan Tencosetsu, yaitu hari lahirnya Kaisar Hirohito, dan pemberlakuan mata uang rupiah Hindia Belanda sebagai alat jual beli dan pembayaran.
Bagaimana sistem pemerintahan pendudukan militer Jepang bisa berjalan dan berpengaruh terhadap pergerakan bangsa Indonesia? Kebijakan umum Jepang terhadap rakyat Indonesia mempunyai dua prioritas utama sebagai berikut.
a. Menghapuskan Pengaruh-Pengaruh Barat
Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Jepang dalam menghapus pengaruh Belanda dalam kehidupan masyarakat Indonesia antara lain berupa pelarangan peredaran buku-buku berbahasa Belanda dan Inggris. Hal ini mengakibatkan meluasnya kesempatan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.
b. Memobilisasi Rakyat demi Perang Dai Toa (Perang Suci)
Untuk kebebasan dan kemakmuran bangsa-bangsa Asia, bagi Jepang setiap peperangan harus mencapai sebuah kemenangan. Kebijakan yang diambil antara lain sebagai berikut.
Pengerahan tenaga kerja untuk membantu Jepang dalam membuat benteng pertahanan, lapangan terbang, dan terowongan. Dengan jalan kinrohoshi (kerja bakti) dan romusha (kerja paksa). Para pemuda dari desa-desa direkrut dan dibawa ke daerah-daerah lain untuk mengerjakan proyek-proyek Jepang. Selain itu, untuk keperluan perang sangat dibutuhkan tersedianya perbekalan yang cukup. Dari sinilah muncul ide penyerahan pangan dari rakyat kepada tentara pendudukan. Oleh karena itu, sungguh memilukan kondisi rakyat pada zaman Jepang, yaitu tenaga diperas harta dirampas.
c. Terjaganya Keamanan dan Ketenteraman di Daerah Pendudukan
Kempetai, yaitu polisi militer Jepang bertindak sangat bengis dan kejam dengan melakukan penangkapan dan penganiayaan secara sewenang-wenang. Jepang juga membentuk Gyugun, yaitu tentara garis kedua yang bertugas menjadi ”Pembela Tanah Air” atau yang kemudian dikenal dengan PETA. Kebijakan ini disambut dengan gembira oleh rakyat karena untuk pertama kalinya pemuda Indonesia mendapat pendidikan kemiliteran.
Bagaimana sistem pemerintahan pendudukan militer Jepang bisa berjalan dan berpengaruh terhadap pergerakan bangsa Indonesia? Kebijakan umum Jepang terhadap rakyat Indonesia mempunyai dua prioritas utama sebagai berikut.
a. Menghapuskan Pengaruh-Pengaruh Barat
Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Jepang dalam menghapus pengaruh Belanda dalam kehidupan masyarakat Indonesia antara lain berupa pelarangan peredaran buku-buku berbahasa Belanda dan Inggris. Hal ini mengakibatkan meluasnya kesempatan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari.
Pengaruh Jepang dalam penggunaan bahasa Indonesia.
b. Memobilisasi Rakyat demi Perang Dai Toa (Perang Suci)
Untuk kebebasan dan kemakmuran bangsa-bangsa Asia, bagi Jepang setiap peperangan harus mencapai sebuah kemenangan. Kebijakan yang diambil antara lain sebagai berikut.
Pengerahan tenaga kerja untuk membantu Jepang dalam membuat benteng pertahanan, lapangan terbang, dan terowongan. Dengan jalan kinrohoshi (kerja bakti) dan romusha (kerja paksa). Para pemuda dari desa-desa direkrut dan dibawa ke daerah-daerah lain untuk mengerjakan proyek-proyek Jepang. Selain itu, untuk keperluan perang sangat dibutuhkan tersedianya perbekalan yang cukup. Dari sinilah muncul ide penyerahan pangan dari rakyat kepada tentara pendudukan. Oleh karena itu, sungguh memilukan kondisi rakyat pada zaman Jepang, yaitu tenaga diperas harta dirampas.
c. Terjaganya Keamanan dan Ketenteraman di Daerah Pendudukan
Kempetai, yaitu polisi militer Jepang bertindak sangat bengis dan kejam dengan melakukan penangkapan dan penganiayaan secara sewenang-wenang. Jepang juga membentuk Gyugun, yaitu tentara garis kedua yang bertugas menjadi ”Pembela Tanah Air” atau yang kemudian dikenal dengan PETA. Kebijakan ini disambut dengan gembira oleh rakyat karena untuk pertama kalinya pemuda Indonesia mendapat pendidikan kemiliteran.
Post a Comment